Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menyetujui perpanjangan larangan impor beras hingga akhir tahun dalam upaya menstabilkan harga palay (beras) di tingkat petani.
“Karena larangan impor hanya berdampak kecil terhadap harga eceran dan pasokan beras namun berdampak signifikan terhadap harga palay di tingkat petani, Presiden Marcos menganggap perlu untuk memperpanjang penangguhan tersebut selama dua bulan lagi,” Menteri Pertanian Francisco Tiu Laurel Jr. mengumumkan pada Minggu (2 November).
Menurut inquirer.net, Departemen Pertanian (DA) akan secara resmi mengeluarkan Perintah Eksekutif (EO) yang melaksanakan perpanjangan tersebut pada Senin (3 November).
Tetap up to date dengan berita terbaru. Ikuti KT di Saluran WhatsApp.
Penangguhan awal yang diberlakukan melalui EO 93 ini berlangsung mulai 1 September hingga 31 Oktober dan bertujuan untuk menahan penurunan tajam harga beras menjelang musim panen basah. Meskipun moratorium untuk sementara menaikkan harga di tingkat petani, kenaikan tersebut perlahan-lahan berkurang seiring dengan semakin dekatnya berakhirnya masa berlaku larangan tersebut.
Laurel mencatat, panen raya masih berlangsung di beberapa daerah. Ia mengatakan bahwa larangan impor yang diperpanjang, dikombinasikan dengan program seperti Sagip Saka dan penerapan harga dasar beras, akan terus memberikan dukungan kepada para petani padi yang berjuang dengan rendahnya pendapatan di tingkat petani.
Ia juga mencatat bahwa perpanjangan adalah langkah penting untuk memastikan dukungan berkelanjutan bagi produsen lokal, menjaga stabilitas pasar, dan memungkinkan evaluasi dampak kebijakan yang lebih menyeluruh.
DA menyebutkan faktor-faktor seperti impor yang berlebihan, kualitas panen yang buruk, dan cuaca buruk selama beberapa bulan terakhir sebagai alasan utama rendahnya harga di tingkat petani, yang telah turun hingga Php8 per kilo di beberapa daerah.
Laporan dari Program Beras Daerah DA menunjukkan bahwa harga mencapai puncaknya pada Php16,50 per kilo antara tanggal 8 dan 12 September sebelum menurun menjadi Php13,50 pada tanggal 15-19 September. Tingkat ini hanya sedikit di atas biaya produksi, yang berkisar antara Php12 dan Php14 per kilo.
Juni 2024, Presiden Marcos menandatangani EO 62, yang mengurangi tarif beras dari 35 persen menjadi 15 persen hingga tahun 2028 untuk membantu mengendalikan harga eceran dan mengendalikan inflasi pangan. Tarif yang berlaku saat ini masih ditinjau setiap empat bulan sekali.
Laurel mengatakan perpanjangan ini akan memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap dampak larangan tersebut terhadap harga di tingkat petani dan harga eceran dan terus melindungi petani lokal dari tekanan penurunan yang disebabkan oleh impor yang lebih murah.
