Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma pada Senin (3 November) mengumumkan bahwa pemerintah negara bagian bertujuan untuk mengajukan tuntutan dalam kasus kematian Zubeen Garg pada 8 Desember.
Menekankan bahwa penyelidik memperlakukan kematian penyanyi tersebut sebagai pembunuhan daripada kecelakaan, ia mengatakan, “Kami akan menyerahkan surat dakwaan sebelum tanggal 17 Desember. Target kami adalah tanggal 8 Desember”.
Sarma menambahkan, proses tersebut memerlukan persetujuan Kementerian Dalam Negeri karena penyelidikannya melibatkan aspek yang terkait dengan negara asing. Dia membenarkan bahwa dia telah membicarakan masalah ini dengan Menteri Dalam Negeri Persatuan Amit Shah.
Tetap up to date dengan berita terbaru. Ikuti KT di Saluran WhatsApp.
Pernyataan Ketua Menteri ini muncul di tengah tekanan publik dan protes yang menuntut keadilan bagi mendiang penyanyi tersebut, yang kematiannya masih diselimuti misteri.
Penyanyi, penulis lagu, dan komposer legendaris Assam meninggal dunia pada 19 September di Singapura pada usia 52 tahun — meninggalkan Assam, kampung halamannya di wilayah timur laut India, dengan berlinang air mata.
Dia diduga meninggal setelah menderita masalah pernapasan saat menyelam.
Kontroversi lahan seputar 'Zubeen Khetra'
CM Sarma juga membahas tuduhan bahwa seorang menteri kabinet negara memiliki tanah yang berdekatan dengan rencana peringatan 'Zubeen Khetra'. Ia mengklarifikasi bahwa pemerintah telah mengalokasikan lahan untuk proyek tersebut, dan akan dikembangkan di jalur Bhupen Hazarika Samadhi Kshetra di Guwahati.
Namun, ia menekankan bahwa bukan tanggung jawab Ketua Menteri untuk memantau kepemilikan lahan pribadi di samping lahan pemerintah.
“Bukan pengawas saya yang punya tanah di kiri atau kanan khetra. Yang saya khawatirkan hanya tanah yang dialokasikan pemerintah untuk tugu peringatan itu,” ujarnya.
Komentar ini muncul di tengah perdebatan politik dan diskusi media sosial tentang dugaan hubungan antara Menteri Ashok Singhal dan lahan di dekat proyek. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana seorang menteri dapat memiliki tanah di kawasan suku yang dilindungi.
