Kazakhstan diperkirakan akan diumumkan pada Kamis malam sebagai negara terbaru yang bergabung dengan Perjanjian Abraham yang telah menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara mayoritas Muslim, kata seorang pejabat senior AS.
Kazakhstan telah memiliki hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi penuh dengan Israel, yang berarti langkah tersebut hanya bersifat simbolis. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev akan bertemu dengan Presiden Donald Trump bersama empat pemimpin Asia Tengah lainnya di Gedung Putih pada hari Kamis ketika AS berupaya untuk mendapatkan pengaruh di kawasan yang telah lama didominasi oleh Rusia dan semakin didekati oleh Tiongkok.
Witkoff kembali untuk pengumuman
Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan sebelumnya di sebuah forum bisnis di Florida bahwa ia akan kembali ke Washington untuk mengumumkan pengumuman tersebut, tanpa menyebutkan nama negaranya.
Axios pertama kali melaporkan bahwa negara tersebut adalah Kazakhstan.
Sumber kedua yang mengetahui masalah ini mengatakan harapan AS adalah masuknya Kazakhstan akan membantu menghidupkan kembali Perjanjian Abraham, yang perluasannya tertunda selama perang Gaza.
Trump telah berulang kali mengatakan dia ingin memperluas perjanjian yang ditengahinya selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.
Uni Emirat Arab dan Bahrain menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 2020 di bawah Abraham Accords yang ditengahi Trump. Maroko menjalin hubungan dengan Israel pada tahun yang sama.
Trump optimis mengenai prospek Arab Saudi akhirnya akan bergabung dengan perjanjian tersebut sejak gencatan senjata diberlakukan di Gaza bulan lalu, namun Riyadh tidak menunjukkan kesediaan untuk bergerak maju tanpa setidaknya jalan menuju negara Palestina. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman diperkirakan akan mengunjungi Gedung Putih pada 18 November.
Negara-negara Asia Tengah lainnya seperti Azerbaijan dan Uzbekistan, yang keduanya memiliki hubungan dekat dengan Israel, juga dipandang berpotensi bergabung dengan Perjanjian Abraham, yang dianggap sebagai pencapaian kebijakan luar negeri yang penting pada masa jabatan pertama Trump.