Mandat India yang mengharuskan para pembuat ponsel pintar untuk memuat aplikasi keamanan siber milik negara pada semua perangkat baru telah memicu badai politik, meningkatkan kekhawatiran akan adanya pengintaian pemerintah terhadap negara dengan populasi terpadat di dunia tersebut.
Aplikasi tersebut, yang disebut Sanchar Saathi, atau Mitra Komunikasi, berada di tengah badai yang melibatkan Apple, Samsung, Xiaomi, dan perusahaan teknologi besar lainnya. Mereka diberi waktu 90 hari untuk mematuhinya.
Apa yang ditawarkan Sanchar Saathi?
Saat ini tersedia di toko aplikasi Apple dan Android, Sanchar Saathi dianggap sebagai alat keselamatan yang berpusat pada warga.
Hal ini memungkinkan pengguna untuk memblokir dan melacak ponsel yang hilang atau dicuri menggunakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) perangkat, yang merupakan kode unik untuk ponsel tersebut.
Hal ini juga memungkinkan pengguna untuk memeriksa berapa banyak koneksi seluler yang terdaftar atas nama mereka, membantu mengidentifikasi dan memutuskan sambungan nomor palsu yang digunakan dalam penipuan.
Fitur tambahannya mencakup alat untuk melaporkan dugaan panggilan palsu dan memverifikasi keaslian perangkat bekas sebelum membeli.
Apa mandat barunya?
Pada tanggal 28 November, kementerian telekomunikasi India secara pribadi meminta semua produsen ponsel cerdas untuk memuat aplikasi tersebut terlebih dahulu ke perangkat baru mereka, dengan menyatakan bahwa aplikasi tersebut harus “terlihat, berfungsi, dan diaktifkan” pada pengaturan pertama. Reuters pertama kali melaporkan langkah tersebut pada hari Senin.
Ia juga mengatakan produsen harus memastikan bahwa pengguna tidak dapat menonaktifkan atau membatasi fitur aplikasi.
Untuk perangkat yang sudah diproduksi, perusahaan harus menginstal aplikasi melalui pembaruan perangkat lunak.
Sumber industri yang mengetahui langsung situasi tersebut mengatakan bahwa pembaruan perangkat lunak pada akhirnya akan meluncurkan aplikasi tersebut ke pengguna ponsel yang sudah ada, yang berarti aplikasi tersebut dapat menjangkau lebih dari 735 juta orang.
Pemerintah mengatakan mandat ini penting untuk memerangi “bahaya serius” keamanan siber telekomunikasi yang disebabkan oleh gangguan IMEI.
Sanchar saathi dalam angka, pengumpulan data
Pemerintah India mengatakan aplikasi tersebut telah diunduh lebih dari 10 juta kali dan sistem tersebut telah membantu memblokir lebih dari 4,2 juta ponsel yang dicuri atau hilang, selain menghentikan lebih dari 30 juta koneksi seluler palsu.
Pemerintah mengatakan aplikasi tersebut “tidak secara otomatis menangkap informasi pribadi spesifik apa pun dari Anda tanpa pemberitahuan pada aplikasi tersebut.”
Kebijakan privasinya mengatakan pengguna akan diminta untuk berbagi izin untuk berbagi akses ke kamera, foto, dan file untuk iPhone – untuk penggunaan tertentu.
Untuk Android, pengguna akan diminta untuk berbagi log panggilan, mengirim pesan untuk registrasi, membuat dan mengelola panggilan telepon “untuk mendeteksi nomor ponsel di ponsel Anda,” serta memberikan akses ke kamera dan foto.
Apple khawatir dengan kerentanan privasi dan keamanannya, menurut laporan Reuters. Menurut Counterpoint Research, lebih dari 95 persen ponsel pintar di India menggunakan Android milik Google, dan sisanya menggunakan iOS milik Apple.
Logika pemerintah; tanggapan publik dan politik
Pemerintah India mengatakan penjahat sering mengkloning atau memalsukan nomor IMEI yang valid ke perangkat curian, sehingga mustahil untuk melacak penjahat atau memblokir perangkat keras.
India, yang memiliki pasar ponsel bekas yang besar, juga ingin mencegah orang membeli perangkat curian atau masuk daftar hitam.
Mandat tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di televisi lokal dan media sosial, sehingga menuai kritik tajam dari pendukung privasi dan anggota oposisi politik.
Partai oposisi utama, Partai Kongres, telah menuntut agar mandat tersebut dibatalkan, dan menyebut langkah tersebut inkonstitusional.
Internet Freedom Foundation, sebuah kelompok hak kebebasan berpendapat, mengatakan di X bahwa mereka akan “melawan arah ini sampai dibatalkan.”